 |
TINJAU TPAS BASIRIH: Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr Dewi Chomistriana ST didampingi oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Alive Yoesfah Love, Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiyah serta sejumlah pejabat instansi terkait lainnya meninjau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, Banjarmasin – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dr Dewi Chomistriana ST menyampaikan beberapa arahan penting terkait optimalisasi sistem pengelolaan sampah, termasuk perlunya penerapan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
Arahan itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, Banjarmasin, Kamis (17/4/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sekaligus penguatan sistem pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur dasar.
Dalam kunjungannya, Dr Dewi didampingi oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Wakil Wali Kota Hj Ananda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Alive Yoesfah Love, Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiyah serta sejumlah pejabat instansi terkait lainnya.
Rombongan meninjau langsung beberapa zona landfill di TPA Basirih, termasuk area kolam lindi. Usai dari lokasi tersebut, rombongan melanjutkan peninjauan ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di kawasan Tanjung Pagar.
“Tempat ini tetap akan kami tutup untuk aktivitas pembuangan sampah, namun kami merekomendasikan untuk dialihfungsikan sebagai pusat pemilahan,” jelasnya.
Ia juga menyarankan Pemkot Banjarmasin mencontoh daerah-daerah yang telah sukses menerapkan sistem pemilahan sampah dari sumber, karena jika dimaksimalkan, langkah ini dapat mengurangi hingga 50% volume sampah yang masuk ke TPA.
“Upaya-upaya ini harus dilakukan dari hulu. Masyarakat harus aktif memilah sampah, dan pemerintah daerah juga harus mengambil peran strategis,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dr Dewi menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan terus memberikan pendampingan teknis, bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta mengaktifkan tim pengukur indeks risiko lingkungan untuk mendukung perbaikan sistem sanitasi dan pengelolaan sampah di daerah.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dirjen Cipta Karya beserta rombongan. Ia menilai kehadiran langsung dari pusat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membantu Kota Banjarmasin membenahi sistem pengelolaan sampah.
“Langkah-langkah pembenahan sistem sanitasi dan pengelolaan sampah, khususnya di TPA, mulai tampak hasilnya. Ini komitmen kami,” ujar Yamin.
Wali Kota juga berharap masukan dari Kementerian PUPR dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan sampah di kota seribu sungai itu.
“Kami tidak akan berhenti, tidak akan menyerah, sebelum persoalan sampah di Banjarmasin ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
Wali Kota Yamin juga menekankan pentingnya penerapan metode Sanitary Landfill sebagai solusi pengelolaan sampah modern yang sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
“Lahan yang masih tersisa di TPA Basirih harus dikelola secara profesional dan tidak lagi menjadi tempat pembuangan asal. Ini menjadi catatan penting bagi kami,” pungkasnya.
Penulis: Realita Nugraha